Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- Bappenas Tinjau Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan Konektivitas Logistik Nasional di TPS
- Kunjungi TPS, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tinjau Penguatan Konektivitas Maritim dan Multimoda di Pelabuhan Tanjung Perak
- Tinggal Dekat Area Tambang, Solusi Bangun Indonesia Bekali Warga dengan Pengetahuan Keselamatan
- Fairfield by Marriott Bali Legian: Kenyamanan Menginap dan Pengalaman Bali dalam Satu Tempat
- Bangun Budaya Transportasi Publik Sejak Dini, Hampir 39 Ribu Anak Ikuti Edutrain LRT Jabodebek
- Pengguna Jasa Apresiasi Tata Kelola TPS, Survei Tunjukkan 100 Persen Bebas Pungli dan Gratifikasi
- Arus Petikemas Kian Ramai, Terminal Teluk Lamong Tembus 2,29 Juta TEUs Hingga September 2026
- Sanct Social Rilis Episode 7, Film Pendek tentang Dua Kakak Beradik di Jakarta dan Singapura pada Malam Setelah Kunjungan Keluarga Usai
Author: suaranurani
suaranurani.com | JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 114/2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat langsung berlaku tanpa harus menunggu aturan turunan. Mahfud menilai putusan tersebut sudah memiliki kekuatan eksekutorial dan wajib dijalankan segera. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi dinamika yang muncul setelah putusan diumumkan, termasuk rencana Kapolri membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menafsirkan dan menyiapkan langkah pelaksanaan putusan. “Untuk menarik Polri dari jabatan-jabatan sipil itu tidak perlu menunggu peraturan baru karena ini langsung executable, tarik gitu kan,” ujar Mahfud melalui tayangan YouTube…
suaranurani.com | JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis nasional yang membantu dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. “Pada saat program ini diluncurkan, banyak orang yang meragukan apakah program ini akan jalan, kemudian banyak juga yang berpendapat kok membuat program hanya ngasih makan,” kata Dadan dalam acara SAC 2025 pada Rabu, 19 November 2025. “Lupa mungkin banyak orang yang saat itu belum menyadari betapa pentingnya makan bergizi,” lanjutnya. Dalam laporannya, Dadan menyebut bahwa sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, sudah terbentuk 15.363 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang…
suaranurani.com | JAKART – Eks Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait pengaturan pemenang 2 proyek peningkatan struktur jalan senilai Rp165,8 miliar. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan, Sumut, pada Rabu, 19 November 2025. Terlihat, Topan hadir mengenakan kemeja putih sekitar pukul 10.20 WIB, dikawal ketat petugas KPK dan aparat kepolisian. Pejabat lain yang turut disidangkan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen UPTD Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar, serta Heliyanto, mantan anggota Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kementerian PUPR. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
suaranurani.com | JAKARTA – Polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) masih terus berlangsung. Usai sidang yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Jakarta pada Senin, 17 November 2025 lalu, sorotan kemudian beralih pada informasi yang dikecualikan terkait ijazah Jokowi. Menanggapi informasi terkait ijazah Jokowi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto menyatakan bahwa informasi lainnya bisa diakses publik ketika penyidikan telah selesai. “Bisa (diakses). Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh penyidik. Kalau setelah itu bisa diakses pasti,” ujar Bhudi kepada awak media di Mapolda Metro Jaya pada Selasa, 18 November…
suaranurani.com | JAKARTA – Sebagian publik tengah ramai menyoroti langkah audiensi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan sejumlah tokoh masyarakat di kawasan STIK-PTIK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 November 2025. Situasi dalam kegiatan itu seketika berubah panas setelah Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun bersama tiga tokoh yang mereka sebut sebagai RRT, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma, memilih ke luar dari acara alias walk out. Aksi tersebut dipicu larangan bagi ketiganya untuk bersuara karena status mereka sebagai tersangka. Sebelumnya diketahui, audiensi ini digelar sebagai ruang bertukar gagasan antara Komisi Reformasi Polri dengan publik. Sejumlah nama diundang, mulai…
suaranurani.com | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penanganan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah memasuki tahap baru. Terkini, lembaga antirasuah itu menyatakan perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan tengah dipersiapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan perkembangan penyidikan yang berjalan paralel dengan proses pelimpahan ke Kejagung. “Ada sprindik, nanti saya pastikan lagi, saya agak lupa. Seingat saya, proses pelimpahannya dalam bentuk pelimpahan penyidikan yang sudah dilakukan oleh KPK,” kata Setyo kepada awak media di Bogor, pada Rabu, 19 November 2025.…
suaranurani.com | JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa, 18 November 2025. Sebelumnya diketahui, pengesahan KUHAP baru ini memicu sorotan sebagian publik lantaran dianggap membawa sejumlah perubahan penting dalam hukum acara, mulai dari syarat penahanan hingga penguatan peran advokat. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani di Gedung Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa 18 November 2025. Setelah laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dibacakan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi. Para peserta rapat langsung menyampaikan persetujuan secara bulat. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi fraksi…
suaranurani.com | JAKARTA – Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengakui bahwa institusinya sering mendapat keluhan karena lambat dalam penanganan laporan dari masyarakat. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Dedi ketika hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada Selasa,18 November 2025. Dedi juga mengakui lambatnya pelayanan terhadap laporan masyarakat itu berada di bawah regulasi quick response time yang ditetapkan oleh PBB. Akui Masyarakat Lebih Percaya Pemadam Kebakaran Dalam RDP itu, Dedi menjabarkan beberapa persoalan yang dihadapi oleh Polri, termasuk pada unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). “Lambatnya quick response time standar PBB itu di bawah…
suaranurani.com | SEMARANG – Sebagian publik di media sosial (medsos) tengah ramai menyoroti kasus penemuan jenazah seorang wanita yang diduga dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di sebuah hotel kawasan Gajahmungkur, Kota Semarang. Kasus ini menjadi sorotan setelah korban yang diduga sebagai dosen hukum di Untag itu ditemukan meninggal dalam kondisi tidak wajar. Polisi kini melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab kematian. Kabar penemuan jenazah wanita itu pertama kali mencuat setelah akun Instagram @smg_repostt, pada Selasa, 18 November 2025, yang membagikan informasi mengenai penemuan jenazah di kamar hotel nomor 210. Disebutkan, korban ditemukan tergeletak di Hotel Gajahmungkur, Semarang, pada Senin,…
suaranurani.com | JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali buka suara mengenai perkara hukum yang dihadapi Roy Suryo cs terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi). Dalam siaran podcast yang tayang di kanal YouTube miliknya pada Selasa, 18 November 2025, Mahfud menegaskan bahwa perkara Roy Suryo cs tak bisa diselesaikan secara perdata, tetapi pidana. Hal itu ia sampaikan ketika merespons pernyataan pakar hukum, Jamin Ginting. “Saya nggak pernah bilang perkara harus dibawa ke perdata, saya justru bilang kalau nggak bisa perdata karena perdata itu harus ada yang namanya kontrak perjanjian,” kata Mahfud MD. “Dari perjanjian itu, kemudian ada wanprestasi atau perbuatan…
