Author: suaranurani

suaranurani.com | JAKARTA – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menjelaskan alasan di balik tren anak muda membeli pakaian thrifting atau baju bekas. Menurut Adian, perilaku tersebut bukan semata-mata soal harga murah, melainkan terkait kesadaran generasi muda dalam menyelamatkan lingkungan, khususnya air bersih. Penjelasan itu ia sampaikan dalam rapat BAM DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 19 November 2025. Adian mengaku sebelumnya sempat berdiskusi melalui WhatsApp dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan data riset terkait tren thrifting di kalangan generasi milenial dan Gen Z. “Bahwa kalau beli baju…

suaranurani.com | JAKARTA – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai jual-beli pakaian bekas atau thrifting, bukan penyebab utama melemahnya industri tekstil nasional. Sebelumnya diketahui, temuan ini muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya melarang peredaran pakaian bekas ilegal di pasar domestik. Terkini, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu membeberkan hal tersebut berdasarkan data yang diungkap dalam audiensi bersama Asosiasi Thrifting di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Rabu, 19 November 2025. Data tersebut menunjukkan, volume pakaian bekas impor hanya 0,5 persen dari total barang tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia. Adian menjelaskan, total barang thrifting yang…

suaranurani.com | JAKART – Ketua Komite Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat menerima peserta audiensi yang berstatus tersangka dalam forum resmi lembaga tersebut. Penegasan itu ia sampaikan dalam konferensi pers pada Rabu, 19 November 2025, usai muncul polemik mengenai kehadiran Roy Suryo, Rismon, dan Tifauziah dalam agenda rapat dengar pendapat. Jimly menjelaskan bahwa audiensi hari itu digelar berdasarkan sejumlah permohonan resmi yang masuk ke Komite, salah satunya dari Refly Harun dan kelompoknya. Menurutnya, semua permohonan itu kemudian digabungkan dalam satu forum agar proses mendengar aspirasi dapat dilakukan secara efisien dan terbuka. “Masing-masing ini mengajukan surat permohonan untuk…

suaranurani.com | JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 114/2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat langsung berlaku tanpa harus menunggu aturan turunan. Mahfud menilai putusan tersebut sudah memiliki kekuatan eksekutorial dan wajib dijalankan segera. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi dinamika yang muncul setelah putusan diumumkan, termasuk rencana Kapolri membentuk kelompok kerja (pokja) khusus untuk menafsirkan dan menyiapkan langkah pelaksanaan putusan. “Untuk menarik Polri dari jabatan-jabatan sipil itu tidak perlu menunggu peraturan baru karena ini langsung executable, tarik gitu kan,” ujar Mahfud melalui tayangan YouTube…

suaranurani.com | JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis nasional yang membantu dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. “Pada saat program ini diluncurkan, banyak orang yang meragukan apakah program ini akan jalan, kemudian banyak juga yang berpendapat kok membuat program hanya ngasih makan,” kata Dadan dalam acara SAC 2025 pada Rabu, 19 November 2025. “Lupa mungkin banyak orang yang saat itu belum menyadari betapa pentingnya makan bergizi,” lanjutnya. Dalam laporannya, Dadan menyebut bahwa sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, sudah terbentuk 15.363 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang…

suaranurani.com | JAKART – Eks Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait pengaturan pemenang 2 proyek peningkatan struktur jalan senilai Rp165,8 miliar. Sidang ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan, Sumut, pada Rabu, 19 November 2025. Terlihat, Topan hadir mengenakan kemeja putih sekitar pukul 10.20 WIB, dikawal ketat petugas KPK dan aparat kepolisian. Pejabat lain yang turut disidangkan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen UPTD Gunung Tua, Rasuli Efendi Siregar, serta Heliyanto, mantan anggota Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Kementerian PUPR. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

suaranurani.com | JAKARTA – Polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) masih terus berlangsung. Usai sidang yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Jakarta pada Senin, 17 November 2025 lalu, sorotan kemudian beralih pada informasi yang dikecualikan terkait ijazah Jokowi. Menanggapi informasi terkait ijazah Jokowi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto menyatakan bahwa informasi lainnya bisa diakses publik ketika penyidikan telah selesai. “Bisa (diakses). Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh penyidik. Kalau setelah itu bisa diakses pasti,” ujar Bhudi kepada awak media di Mapolda Metro Jaya pada Selasa, 18 November…

suaranurani.com | JAKARTA – Sebagian publik tengah ramai menyoroti langkah audiensi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dan sejumlah tokoh masyarakat di kawasan STIK-PTIK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 November 2025. Situasi dalam kegiatan itu seketika berubah panas setelah Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun bersama tiga tokoh yang mereka sebut sebagai RRT, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma, memilih ke luar dari acara alias walk out. Aksi tersebut dipicu larangan bagi ketiganya untuk bersuara karena status mereka sebagai tersangka. Sebelumnya diketahui, audiensi ini digelar sebagai ruang bertukar gagasan antara Komisi Reformasi Polri dengan publik. Sejumlah nama diundang, mulai…

suaranurani.com | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penanganan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah memasuki tahap baru. Terkini, lembaga antirasuah itu menyatakan perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan tengah dipersiapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan perkembangan penyidikan yang berjalan paralel dengan proses pelimpahan ke Kejagung. “Ada sprindik, nanti saya pastikan lagi, saya agak lupa. Seingat saya, proses pelimpahannya dalam bentuk pelimpahan penyidikan yang sudah dilakukan oleh KPK,” kata Setyo kepada awak media di Bogor, pada Rabu, 19 November 2025.…

suaranurani.com | JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa, 18 November 2025. Sebelumnya diketahui, pengesahan KUHAP baru ini memicu sorotan sebagian publik lantaran dianggap membawa sejumlah perubahan penting dalam hukum acara, mulai dari syarat penahanan hingga penguatan peran advokat. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani di Gedung Parlemen RI, Jakarta, pada Selasa 18 November 2025. Setelah laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dibacakan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi. Para peserta rapat langsung menyampaikan persetujuan secara bulat. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi fraksi…