suaranurani.com | JAKARTA – Ekonom Anthony Budiawan turut menyoroti kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai impor ilegal dan peredaran baju bekas.
Menkeu Purbaya sempat menegaskan bahwa kini akan ada aturan ketat mengenai impor ilegal baju bekas bagi pihak-pihak yang masih melanggar.
Anthony menuturkan bahwa impor barang bekas bisa membuat industri dalam negeri tutup, sehingga menurutnya, kebijakan Purbaya tersebut harus didukung.
“Impor barang bekas ini justru dumping dan merugikan, membuat beberapa industri kita tutup,” kata Anthony Budiawan dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Senin, 24 November 2025.
“Ngomong aja bekas, kita nggak tahu kalau bisa aja itu baru, itu dumping dan kita ada Undang-Undang antidumping tapi tidak berjalan,” imbuhnya.
Bahkan, kata Anthony ada pembiaran yang membuat industri dalam negeri merugi.
“Untuk hal ini ya kita harus mendukung Purbaya agar industri kita bisa berjalan kembali, normal kembali,” tambahnya.
Daya Beli Rendah Bukan Pembenaran Impor Baju Bekas
Sempat menimbulkan pro dan kontra, barang bekas disebut sebagai bentuk masih rendahnya daya beli di tengah masyarakat.
Namun, menurut Anthony hal tersebut bukan menjadi alasan bahwa impor ilegal barang bekas bisa bebas masuk ke Indonesia.
Itu harus dicari solusi, nggak bisa kita bilang daya beli masyarakat rendah lalu barang bekas masuk,” ucap Anthony.
“Nanti juga kita bisa bilang pangan-pangan yang murah juga harus masuk, jadi petani-petani bisa rugi besar. Padahal, masuk di situ belum tentu memang fair competition,” lanjutnya.
Upaya Menaikkan Daya Beli Masyarakat
Mengenai harga baju bekas lebih terjangkau, Anthony menyinggung tentang upah yang diterima sebagian masyarakat saat ini.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) itu mengungkapkan banyak orang yang memiliki penghasilan di bawah UMR dan memberi pengaruh pada kemampuan daya beli.
“Kalau alasannya bahwa karena daya beli kita rendah, pasti rendah karena 194 juta orang itu punya pendapatan kurang dari Rp1,5 juta per bulan, itu per orang,” ujarnya.
“Kalau dengan segitu ya tentu saja mereka akan kesulitan untuk memberikan daya belinya, tapi kalau membiarkan industri kita kalah dengan alasan itu, tingkat kemiskinan akan lebih bertambah,” terangnya.
Oleh karena itu, menurut Anthony pemerintah bisa mempertimbangkan memberi subsidi pada garmen lokal atau menaikan upah.
“Daripada kitaa memberikan Rp100 triliun, Rp300 triliun kepada makan bergizi gratis (MBG), langsung kasihkan aja ke masyarakat miskin tadi, mereka bisa menyelesaikan masalah gizi mereka sekaligus mengurangi kemiskinan,” paparnya.
Aturan Tegas Menkeu Purbaya soal Baju Bekas
Mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku, Purbaya menyatakan akan menyiapkan aturan yang bisa membuat pelaku juga membayar denda secara materil, bukan hanya dihukum penjara.
“Saya pernah tanya pada orang Bea Cukai apa hukumannya, hukumannya hanya barang dimusnahkan terus orangnya dipenjara, saya bilang saya rugi harus ngeluarin uang untuk pemusnahan dan ngasih makan orang,” ucap Purbaya kepada awak media di Menara Bank Mega, Jakarta pada 27 Oktober 2025 lalu.
“Jadi, nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, nanti di-blacklist yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tegasnya.
Kapan aturan tersebut akan dikeluarkan, Purbaya tak memberikan kepastian waktunya tetapi meyakinkan bahwa akan dikeluarkan secepatnya.
Adapun pemenuhan pasar dalam negeri, akan digencarkan suplai dari produksi lokal. (ist)
