suaranurani.com | JAKARTA SELATAN – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama yang viral dengan sebutan ‘Love-Hate Relationship di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel), akhirnya bakal dibongkar.
Sebelumnya, warga mengeluhkan dua JPO yang berdekatan di Jalan Rasuna Said itu dekat, tetapi tidak saling terhubung. Persis seperti konsep love-hate relationship.
Padahal, jembatan itu telah lama dibangun pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak era 80-an silam.
Kini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memutuskan untuk membongkar JPO tersebut setelah berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfotik.
Keputusan tersebut diambil setelah Pramono bersama jajaran mengecek langsung kondisi kedua JPO yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan viral di media sosial karena disebut memiliki konsep love and hate.
“Saya sudah memutuskan bahwa JPO yang satu akan kita bongkar,” ucap Pramono seusai mengunjungi JPO di kawasan Jalan HR Rasuna Said, pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Jejak Pembangunan JPO ‘Love-Hate Relationship’
Pramono menilai, hasil pengecekan menunjukkan kedua JPO tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang sama.
Hal tersebut, yakni sebagai fasilitas penyeberangan masyarakat, sekaligus mendukung akses terhadap fasilitas transportasi, termasuk layanan Light Rail Transit (LRT).
Meski begitu, Gubernur DKI itu juga mengungkapkan, terdapat perbedaan mendasar pada usia dan desain kedua JPO.
Pramono menyebut, salah satu JPO merupakan fasilitas yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak lama, sedangkan JPO lainnya merupakan fasilitas yang lebih baru yang berkaitan dengan LRT dan KAI.
“Yang satu yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal,” ungkapnya.
“Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru,” terang Pramono.
Dinilai Masalah Ego Pemimpin Terdahulu
Selain itu, Pramono menilai keberadaan dua JPO dengan fungsi yang sama itu menunjukkan adanya persoalan dalam kebijakan pembangunan fasilitas publik pada masa lalu.
“Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan,” bebernya.
“Ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik, sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis,” sambung Pramono.
Oleh sebab itu, Pramono memastikan JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta akan dibongkar, sementara JPO yang lebih baru akan dipertahankan dan diperbaiki fasilitasnya.
Beda Model JPO versi DKI vs KAI
Usut punya usut, masalah ini bermula saat satu JPO yang dijuluki ‘love and hate’ dan merupakan milik Pemprov DKI itu dibangun terlebih dulu dan berfungsi sebagai fasilitas penyeberangan bagi masyarakat umum.
Sedangkan, satu JPO lainnya merupakan JPO integrasi yang dibangun pihak KAI dan LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas integrasi antarmoda yang menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.
Selama ini, JPO milik Pemprov DKI juga pernah menjadi akses langsung menuju halte Transjakarta, sebelum Halte Transjakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek.
Setelah halte dipindahkan dan diintegrasikan dengan Stasiun LRT Jabodebek, akses menuju halte tidak lagi melalui JPO eksisting, melainkan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek. (ist)
