kilasmetro.com | JAKARTA – Linimasa media sosial (medsos) tengah ramai menyoroti terkait kondisi terkini yang dialami para warga imbas bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut penanganan pascabencana banjir bandang hingga longsor di Sumatera itu telah menjadi perhatian nasional.
Meski belum ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, bencana besar di Sumatera itu kini telah menarik perhatian publik untuk mengirimkan logistik ke wilayah yang masih terisolir.
“Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 1 Desember 2025.
Lantas, bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah sejauh ini dalam mengatasi dampak besar bagi para warga setempat? Berikut ini ulasan selengkapnya.
Mendagri: Semua Sudah All Out
Dalam kesempatan yang sama, Tito menjelaskan, sejak hari pertama bencana terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, pemerintah pusat telah bergerak untuk turun langsung ke lokasi kejadian.
“Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun,” terangnya.
“Dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out,” imbuh Tito.
Bantuan Langsung Dikirim dari Jakarta
Tito menuturkan, seluruh pihak sudah mengerahkan semua kekuatan nasional untuk membantu bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Hal tersebut dengan bantuan-bantuan logistik yang langsung dibawa dari Jakarta dan diturunkan melalui udara di wilayah-wilayah yang masih sulit diakses melalui jalur darat.
“Jadi masalah status itu menurut saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuan. Tindakannya itu yang lebih penting, tindakan nasional,” ujar Tito.
Mendagri memastikan, saat ini pemerintah juga tengah mendata rumah-rumah yang roboh untuk dibangun hunian sementara (huntara).
Di sisi lain, bencana besar di Sumatera ini juga dibayangi insiden penjarahan yang terjadi di daerah terdampak hingga sempat viral di media sosial.
Sebelumnya, salah satu yang viral itu adalah insiden penjarahan supermarket di Kota Sibolga, Sumut.
Perihal itu, Mendagri Tito pun turut menanggapi tentang adanya insiden penjarahan tersebut.
Tito Karnavian: Mereka Lapar
Dalam kesempatan yang sama, Tito menilai warga yang menjarah toko itu karena banyak daerah yang terisolasi.
Mendagri melanjutkan, kondisi tersebut membuat warganya sulit mendapatkan bantuan makanan karena akses jalan yang tertutup.
“Stok (makanan) mereka mungkin kurang, lapar. Tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan,” sebut Tito.
Tito lantas menjelaskan, hingga kini pasokan bantuan logistik ke daerah yang terisolasi itu tengah digencarkan pemerintah untuk memastikan kecukupan kebutuhan warga setempat.
“Langsung mengambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur. Sudah diatur dropping-nya cukup,” tegasnya.
Berkaca dari insiden penjarahan itu, sebelumnya sempat beredar isu para bupati dari sejumlah kabupaten di Aceh yang menyatakan tak mampu tangani bencana.
Respons Isu Bupati Tak Sanggup Atasi Bencana
Tito turut menanggapi terkait sikap para bupati di Aceh yang menyatakan dirinya tidak mampu menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayahnya.
Mendagri menuturkan, para kepala daerah memang tidak akan sanggup menangani bencana di wilayahnya masing-masing karena akses jalan yang tertutup.
“Contohnya di Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani,” tutur Tito.
“Ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup,” sambungnya.
Kendati demikian, Tito menyebut, warga yang terdampak bencana di Aceh kini memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus.
“Perlu untuk dukungan pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat,” jelasnya.
“Namun tak ada pesawat, maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” tandas Tito. (ist)
