suaranurani.com | JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR kembali menyoroti kondisi keuangan dan tata kelola PT Garuda Indonesia dalam rapat bersama direksi perusahaan pada Senin, 1 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyampaikan kritik keras terkait efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN) dan lemahnya pembenahan sistem yang selama ini dijanjikan.
Darmadi menilai Garuda selama bertahun-tahun terus menerima suntikan dana negara, namun tidak menunjukkan pemulihan struktural yang signifikan.
Pria yang akrab disapa DD itu mengingatkan bahwa perusahaan pelat merah tersebut sudah empat kali mendapatkan tambahan modal, tetapi tetap tidak ‘sembuh’ dari masalahnya.
“Apakah Bapak Ibu yang ada di sini Pak Dirut dan teman-temannya bisa menjamin bahwa perusahaan Garuda ini akan going concern dengan 23,67 triliun dan dalam 2-3 tahun tidak akan minta suntikan dana lagi dari pemerintah?” tanya Darmadi.
Menurutnya, jika transformasi dan pembenahan manajemen Garuda tidak dijalankan dengan serius, maka anggaran negara yang digelontorkan akan kembali menguap tanpa hasil.
Darmadi bahkan menyebut dana PMN berpotensi ‘hilang tanpa jejak’ apabila hanya menjadi pengulangan pola masa lalu.
“Apa yang terjadi Pak ya kalau enggak dijalankan (turn around strategy)? Dana Rp23,67 triliun yang saya lihat ini hilang tanpa jejak, Pak, nanti seperti biasanya. Garuda itu sudah empat kali disuntik Pak berturut-turut enggak sembuh-sembuh,” ujarnya.
Sorotan pada Utang Garuda yang Membengkak
Dalam rapat tersebut, Darmadi juga menyoroti kondisi neraca Garuda yang masih berada dalam tekanan berat.
Pria berusia 58 tahun itu menyebut total kewajiban (liabilities) Garuda mencapai 8,288 miliar dolar AS atau sekitar Rp136 triliun.
Dengan angka itu, katanya, suntikan PMN tidak akan otomatis menutup defisit ekuitas negatif yang selama ini membayangi perusahaan.
“Total liabilities Bapak 8,288 miliar US itu Rp136 triliun kurang lebih, Pak ya. Ekuitas juga bertambah. Nah, bagaimana Bapak bisa going concern berarti Bapak harus menutup ekuitas yang negatif ini,” kata Darmadi.
Ia mempertanyakan bagaimana Garuda dapat menjamin keberlanjutan usaha (going concern) apabila kondisi ekuitas negatif belum diatasi secara menyeluruh.
Tata Kelola Biaya Dipertanyakan
Tidak berhenti di situ, Darmadi mengkritik penyusunan prioritas dalam 11 pilar transformasi Garuda yang diajukan manajemen.
Menurutnya, penempatan ‘peningkatan tata kelola biaya’ sebagai prioritas terakhir menimbulkan pertanyaan besar.
“Peningkatan tata kelola biaya itu ditaruh dalam prioritas terakhir, Pak. Apa maksudnya, Pak? Apakah tidak ada disiplin biaya sejak awal atau tidak bisa di-handle?” tanyanya.
Darmadi menilai pembenahan biaya seharusnya menjadi pilar utama dalam proses transformasi, mengingat beban operasional yang selama ini membebani perusahaan.
2 Masalah Struktural yang Dianggap Paling Mendesak
Dalam sesi akhir penyampaian pandangan, Darmadi menegaskan bahwa terdapat dua masalah struktural yang harus segera ditangani Garuda jika ingin keluar dari tekanan keuangan berkepanjangan.
Pertama, rute-rute penerbangan yang merugi dan terus ‘membakar uang’ bila tidak ditutup atau direstrukturisasi. Kedua, beban leasing dan maintenance pesawat yang dinilainya sangat mencekik arus kas perusahaan.
“Rute-rute merugi akan terus membakar uang Bapak terus kalau enggak ada transformasi dijalankan dan yang terakhir adalah beban leasing dan maintenance akan menenggelamkan cash flow Bapak,” pungkasnya.(ist)
