suaranurani.com | JAKARTA – Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan menegaskan komitmen kolektif untuk memperkuat peran investasi dan sektor properti sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Rabu, (12/11).
Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, dan sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.
Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hingga kuartal III tahun 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan. Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun. Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).
Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional. “Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujarnya.
Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko. Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha. “Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” kata Ricky mewakili Wamen Todotua Pasaribu.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam. Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1 persen dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi hingga 30 persen terhadap total investasi nasional.
“Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.
Kementerian PKP Fokus pada Hunian Layak dan Inklusif
Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029. Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak — 79 persen di antaranya di wilayah perkotaan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.
“Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.
Ia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.
BSI Dorong Ekosistem Pembiayaan Syariah Berbasis Griya
Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis dalam mendukung sektor properti dan ekonomi umat.
“Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.
Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 8,51% (YoY). Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI menjadi tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik, di tengah tren kenaikan NPL di bank konvensional.
BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025. “Kinerja ini menunjukkan daya tahan model pembiayaan syariah terhadap fluktuasi pasar dan tekanan daya beli,” jelas Praka.
BSI memperkuat produk unggulan BSI Griya yang mencakup; BSI Griya Sejahtera FLPP, untuk MBR dengan dukungan pemerintah, BSI Griya Simuda, dengan tenor hingga 30 tahun dan step-up installment, dan BSI Griya Takeover dan Refinancing, untuk renovasi dan pembiayaan konsumtif, serta berbagai keunggulan seperti bebas biaya provisi, angsuran pasti sampai lunas, dan hadiah porsi haji/umrah tanpa diundi.
BSI juga memperluas kolaborasi dengan pengembang seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani, guna menghadirkan solusi hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah prioritas, dokter, guru, dan pelaku usaha. Selain itu, BSI memperkuat ekosistem syariah nasional melalui tiga pilar: Education & Halal Industry (sekolah Islam, perguruan tinggi, dan lembaga halal), Umrah, Haji, dan Healthcare, serta Socio-Business & Islamic Organizations (pesantren, ZISWAF, dan ormas Islam).
“Ke depan, BSI ingin memperluas peran ekosistem syariah bukan hanya untuk kepemilikan rumah, tapi juga untuk memperkuat ekonomi umat,” kata Praka.
Sektor Properti Siap Jadi Pilar Ekonomi Baru
Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional. Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional, senilai Rp2.300–2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.
“Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi; ia adalah katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.
Ia menilai kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.
Sementara itu, sektor industri juga menunjukkan optimisme. Masagus Meidino, B2B Head PT Midea Electronics Indonesia, mengungkapkan rencana perusahaan membangun pabrik energi pintar di Batam, Fasilitas pertama Midea di luar Tiongkok dengan kapasitas produksi 4 GWh. “Kami melihat Indonesia sebagai pusat pertumbuhan industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara,” ujarnya.
Pabrik seluas 60.000 m² itu akan menjadi pusat produksi global untuk smart appliances dan solusi energi berkelanjutan. Midea mencatat pendapatan global USD 57,5 miliar dan laba bersih USD 5,4 miliar pada 2024, serta memiliki 38 pusat inovasi di berbagai negara.
“Investasi ini akan memperkuat rantai pasok energi hijau sekaligus mendorong transformasi industri nasional menuju digitalisasi dan efisiensi energi,” tambahnya.
Pengamat properti dari CBRE Indonesia Anton Sitorus, memperkirakan tahun 2026 akan menjadi fase pemulihan moderat bagi sektor properti nasional. Ia menyoroti pertumbuhan positif pada segmen logistik dan industri, yang menjadi penopang utama di tengah stabilisasi pasar residensial.
Menurutnya, CBRE memproyeksikan suku bunga KPR turun ke kisaran 4,5 – 5,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi tetap solid di kisaran 5 persen.
“Stabilitas makroekonomi dan dorongan kebijakan fiskal akan memperkuat keyakinan investor jangka menengah,” ujarnya.
Tren utama properti ke depan mencakup gedung hijau berkelanjutan, kawasan TOD, dan adopsi PropTech berbasis kecerdasan buatan.
“Pengembang yang adaptif terhadap digitalisasi dan keberlanjutan akan menjadi pemain dominan di lanskap properti masa depan,” tambah Anton.(ist)
