suaranurani.com | JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hadir dalam rapat kerja (Raker) bersama dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 12 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Dadan memaparkan data kasus keracunan pangan yang terjadi di Indonesia.
Bos BGN itu menyebutkan ada 441 kasus keracunan pangan yang terjadi di Indonesia dan kasus terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada 211 kejadian.
“MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia,” ucap Dadan di hadapan para anggota dewan.
Kasus Keracunan dan Perbedaan Data dengan Kementerian Kesehatan
Dadan kemudian melanjutkan penjabaran serangkaian data BGN mengenai korban keracunan MBG hingga pengakuan perbedaan data dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan, yang rawat inap ada 636 orang, kalau di data Kementerian Kesehatan ada 638 orang, beda dua orang, tapi kami akan sinkronkan,” jelasnya.
“Kemudian yang rawat jalan, di data kami 11.004 dan di Kementerian Kesehatan ada 12.755, sehingga totalnya kalau berbasis laporan Kemenkes itu 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program MBG,” sambungnya.
Untuk pelaksanaan sehari-hari, kata Dadan, MBG sudah berjalan dengan memproduksi total 1,8 miliar porsi makan sejak pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025 lalu.
SPPG Kini Memasak dengan Air Tersertifikasi
Dadan juga menyinggung tentang aturan baru untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat memasak makanan.
“Dari kajian Kemenkes, banyak kejadian keracunan pangan di Indonesia, 50 persen disebabkan oleh cemaran E.coli yang disebabkan oleh air,” ucap Dadan.
“Maka, seluruh SPPG sekarang diminta menggunakan air untuk masak yang tersertifikasi, baik air dalam kemasan maupun air isi ulang tapi memiliki peralatan yang bisa mensterilkan air tersebut,” imbuhnya.
Kasus Keracunan MBG Menurut Presiden Prabowo
Jadi program prioritas yang baru sekali dijalankan oleh pemerintah Indonesia, Prabowo sempat mengakui masih ada kekurangan di beberapa sisi pelaksanaan MBG.
Kasus keracunan yang sempat marak terjadi hingga beberapa daerah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) pun turut disinggung oleh Prabowo.
“Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut tetapi kalau diambil statistik, 8 ribu dari 1 miliar (porsi) masih dalam koridor eror yang manusiawi,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025 lalu.
“Kalau tidak salah, katakanlah angka yang sakit itu sekitar 0,0007 persen yang berarti 99,9 persen berhasil,” terangnya sambil diikuti tepuk tangan dari para pejabat yang hadir di Sidang Paripurna tersebut.
Prosedur yang ketat dari BGN dalam pelaksanaan MBG, kata Prabowo harus dibuat untuk menjamin kekurangan dan penyimpangan tak terjadi lagi.
“Jadi, saya kira dalam sepanjang usaha manusia hampir tidak ada yang dilaksanakan tanpa satu tahun dengan volume yang demikian besar yang zero error, zero defect, sangat sulit walaupun kita tidak boleh menerima,” sambungnya.
Saat itu, Prabowo juga menyebut bahwa program MBG yang dijalankan Indonesia ini juga dipantau oleh negara lain.
“Prestasi yang dipantau banyak negara, yang saya tahu Presiden Brasil memberi tahu saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta, kita Alhamdulillah dalam satu tahun mencapai 36 juta,” ujar Prabowo lagi. (ist)
