suaranurani.com | BANDUNG – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi tentang usulan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang Daerah (DPRD).
Hasto menyatakan bahwa partainya pun melakukan kajian mengenai usulan tersebut.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni tentang kelebihan dan kekurangan pemilihan oleh DPRD dengan manfaat yang akan dirasakan oleh rakyat.
“PDIP terus melakukan kajian-kajian karena pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto kepada awak media di Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 7 Desember 2025.
Kepala Daerah Harus Bermanfaat untuk Demokrasi
Lebih lanjut, Hasto mengatakan kajian yang dilakukan oleh PDIP adalah tentang manfaat demokrasi pada sistem pemilihan.
Menurutnya, kepala daerah yang dipilih melalui pemilu langsung atau pilihan DPRD harus mampu membawa daerahnya untuk tumbuh.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” jelasnya.
Sampai saat ini, belum ada sikap resmi dari PDIP mengenai isu pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD tersebut.
Hasto menambahkan bahwa hal itu baru akan dibahas saat PDIP menggelar rapat kerja nasional di tahun 2026 mendatang.
Akui Pemilihan Langsung Membutuhkan Banyak Biaya
Di sisi lain, Hasto pun tak menampik bahwa pemilihan umum memerlukan banyak biaya untuk berbagai pihak terkait.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung menimbulkan beban biaya yang begitu besar,” ucap Hasto.
“Ada biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” imbuhnya.
Mencuatnya Isu Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membawa kembali usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam acara puncak HUT ke-61 Golkar pada 5 Desember 2025 lalu.
Bahlil mengatakan bahwa partainya sudah melakukan kajian mengenai permasalahan tersebut.
Presiden Prabowo yang saat itu hadir pun langsung menanggapi usulan yang disebutkan oleh Bahlil.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.
Tak hanya sekali Golkar menyebut tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Bahlil sempat menanggapi usulan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pertengahan tahun ini.
“Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Juli 2025 lalu.
Saat itu, Bahlil mengungkapkan bahwa usulan tersebut secara keseluruhan, baik untuk pileg, pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota.
“Salah satu opsinya itu pemilihan dilakukan lewat DPR, kenapa? Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu langsung tapi dilakukan secara demokratis,” tuturnya. (ist)
