suaranurani.com | JAKARTA – Banjir bandang dan tanah longsor usai curah hujan yang ekstrem di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi salah satu pembahasan dalam rapat di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.
Dalam rapat koordinasi untuk kesiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta antisipasi bencana hidrometeorologi itu, pemerintah daerah diingatkan terkait pengelolaan tata ruang.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menyebut bahwa setiap kepala daerah harus memahami risiko dan mitigasi bencana di wilayah kepemimpinannya.
Soroti Kesiapan Mitigasi Bencana di Daerah
Raditya Jati mengatakan bahwa pemimpin daerah sering menyalahkan curah hujan yang tinggi sebagai penyebab bencana hidrometeorologi.
“ini yang sering kali terjadi dan sering kali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap, padahal sebetulnya juga ada permasalahan misalnya tata ruang,” ucap Raditya Jati dalam rapat tersebut.
Ia kemudian menyoroti tentang kesigapan pemerintah daerah untuk bergerak mandiri, sehingga tak hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat, seperti penetapan status kedaruratan dan kaji cepat kebencanaan.
“Yang paling penting adalah kepala daerah paham, jadi jangan menunggu kejadian bencana baru meminta bantuan dari pusat,” imbuhnya.
Mengenai tambahan informa pemda dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Raditya menyebutnya sebagai peringatan dini yang harus mendapat respons cepat untuk aksi nyata kesiapsiagaan.
Perlunya Tata Ruang yang Sesuai Aturan
Mengenai potensi bencana, Raditya juga menyinggung tentang pengelolaan tata ruang di daerah yang memiliki dampak langsung dengan warga.
Permasalahan tersebut seperti yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) saat warga mendirikan rumah di area sempadan sungai.
“Contoh saja beberapa wilayah di Jabodetabekpunjur, banyak rumah-rumah yang tinggal persis melanggar sempadan sungai. Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Raditya, kejadian banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga disebabkan karena pemerintah daerah tidak siap dalam mengantisipasi.
“Terhadap kejadian ancaman yang ada di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, juga dengan Sumatera Barat, ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan sesuatu yang bisa dikatakan mungkin tidak siap karena masyarakatnya juga tidak terinfokan secara langsung,” lanjutnya.
BMKG Ungkap Sudah Beri Peringatan Dini pada Pemda
Dalam rapat yang sama, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan pihaknya telah memberi peringatan dini tentang cuaca ekstrem di 3 provinsi tersebut.
Menurut penjelasannya, siklon tropis Senyar yang membuat curah hujan tinggi di 3 wilayah tersebut sudah terprediksi sejak 8 hari sebelumnya.
“Jadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu Kepala Balai 1, Balai Besar BMKG Wilayah 1 itu sudah mengeluarkan warning delapan hari sebelumnya, diulang lagi empat hari sebelumnya, kemudian dua hari sebelumnya,” ucap Fathani.
“Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrem di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana dan untuk Sumatera Utara, press release-nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” lanjutnya.
Belajar dari kejadian bencana sebelumnya, ia lantas meminta kepala daerah untuk merespons dan mengantisipasi datangnya hal yang tak diinginkan.
“Mohon para kepala daerah juga berhati-hati dan mencermati informasi-informasi yang kami berikan melalui pos atau koordinator tiap provinsi,” ujar Fathani.
“Ada lima balai besar yang kami miliki, itu memiliki wewenang untuk memberikan warning langsung ke provinsinya,” imbuhnya.
Pemerintah daerah, kata Fathani bisa mengundang koordinator dari lima balai besar tersebut untuk diundang dan diajak berdiskusi bagaimana persiapan-persiapan menghadapi ancaman berikutnya. (ist)
