suaranurani.com | JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rangkaian strategi ekonomi jangka panjang untuk membawa Indonesia mencapai pertumbuhan tinggi dan menembus status negara maju.
Purbaya menegaskan bahwa target pertumbuhan 8 persen bukan tujuan akhir, melainkan batas minimal untuk bisa mengejar negara-negara berpendapatan tinggi.
Berbicara dalam acara Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta pada Kamis, 20 November 2025, Purbaya menyampaikan pandangan yang merujuk pada berbagai teori ekonomi, termasuk pemikiran Sumitro Djojohadikusumo.
Dalam paparannya, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih agresif dan angka 8 persen adalah syarat awal, bukan angka final.
“Kalau kita menjadi negara maju, kurang (dari) 8 persen itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun baru ada harapan kita menjadi negara maju,” ujarnya.
Menurut dia, ambisi pertumbuhan jangka panjang ini menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.
Kaitan Perlambatan Ekonomi dan Gelombang Demonstrasi
Purbaya juga mengulas kondisi perekonomian 2025 yang sempat mengalami perlambatan.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut bahwa pelemahan ekonomi tersebut berkaitan dengan meningkatnya aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada Agustus 2025.
“Anda lihat kan kemarin waktu bulan Agustus tahun ini banyak demo di mana-mana?” kata Purbaya.
“Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat entah sengaja entah enggak sengaja saya enggak tahu secara terus ya,” lanjutnya.
Pernyataan itu mengarah pada kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan agar kondisi sosial tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak yang bisa menghambat agenda pembangunan.
Filosofi ‘Sumitronics’ sebagai Fondasi Program Pemerintah
Menkeu menjelaskan bahwa kerangka kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan bersandar pada tiga pilar pembangunan yang digagas ekonom nasional Sumitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Dia buat tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang bagus katanya,” ucap Purbaya.
“Yang pertama harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua ada pemerataan manfaat pembangunan. Yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis,” tuturnya.
Tiga pilar tersebut, kata Purbaya, akan menjadi rujukan dalam setiap program ekonomi baik yang bersifat struktural maupun populis.
Injeksi Rp200 Triliun ke Perbankan untuk Percepat Ekonomi
Purbaya kemudian membeberkan langkah konkret yang diambil di awal masa jabatannya dan menyebut telah menempatkan dana besar ke sektor perbankan untuk mendorong stimulus ekonomi.
“Saya masukkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia uang saya uang pemerintah ke perbankan itu akan menciptakan stimulus di perbankan,” ujarnya.
Selain itu, Purbaya menekankan pentingnya mengelola ekspektasi publik sambil memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak.
“Saya manage ekspektasi dengan tindakan riil dan memonitor hasilnya di lapangan,” tambahnya.
Program Populis untuk Stabilitas Sosial
Dalam penjelasannya, Purbaya turut menyinggung fungsi strategis program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar pemerataan manfaat pembangunan, tetapi juga menjaga kondisi sosial tetap kondusif.
“MBG (Makan Bergizi Gratis) jelas itu kan matanya pembangunan kan ke bawah terus karena orangnya senang ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga harusnya,” pungkasnya. (ist)
