suaranurani.com | JAKARTA – Pemerintah mulai membahas kemungkinan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 setelah Kementerian Keuangan menerima surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Namun hingga kini, keputusan final belum diambil karena proses kajian masih berlangsung di internal Kemenkeu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa usulan kenaikan gaji PNS tahun depan telah diterima.
Menurutnya, Kemenkeu tengah menilai dampak dan kebutuhan anggaran sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
“Nanti kita nilai dan kita assess (nilai), kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026),” tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 November 2025.
Purbaya tidak menjelaskan lebih jauh besaran kenaikan yang diusulkan ataupun batas waktu bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.
Kendati demikian, Purbaya memastikan proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait kemampuan fiskal negara.
Banyak Faktor Penentu, Belum Ada Keputusan Final
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah gaji ASN akan naik pada 2026.
Luky menyebutkan bahwa penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya permintaan kenaikan gaji semata.
“Kita baru saja menerima surat dari Menpan. Sedang kita kaji, kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga,” kata Luky.
Dirjen Anggaran Kemenkeu itu menambahkan bahwa pemerintah melihat usulan kenaikan gaji sebagai bagian dari upaya penataan organisasi dan reformasi birokrasi secara keseluruhan.
“Faktor yang dipertimbangkan banyak, ini bagian dari kita menata organisasi secara keseluruhan,” lanjutnya.
Luky menekankan bahwa produktivitas ASN juga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan apakah kenaikan gaji layak diberikan.
“Kita juga lihat produktifitas dari ASN itu sendiri seperti apa,” tutur Luky.
Selain itu, kondisi keuangan negara tetap menjadi barometer utama dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah tidak ingin kebijakan kenaikan gaji membebani APBN di tengah kebutuhan pembiayaan yang juga meningkat di sektor lain.
“Kita juga melihat kondisi fiskal kita seperti apa,” pungkasnya.
Kenaikan Gaji ASN Selalu Menjadi Sorotan
Setiap tahun, wacana kenaikan gaji ASN selalu menarik perhatian publik. Kebijakan penghasilan pegawai pemerintah dinilai berdampak langsung pada daya beli jutaan keluarga ASN sekaligus berpengaruh pada struktur belanja pegawai di APBN.
Pada 2024 dan 2025, pemerintah sebelumnya telah menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri. Hal itu memunculkan pertanyaan apakah tren tersebut akan berlanjut pada 2026.(ist)
