suaranurani.com | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya kementerian atau lembaga (K/L) yang mengembalikan dana Rp3,5 triliun ke kas negara.
Fenomena ini kembali menunjukkan lambatnya serapan belanja negara pada tahun 2025.
Sebagai kilas balik, persoalan serapan anggaran baik di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah tengah menjadi perhatian khusus Menkeu Purbaya.
Purbaya menganggap, hal tersebut menjadi salah satu penghambat efektivitas APBN sebagai instrumen fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Memasuki perkembangan terbaru, Purbaya menyebut sejumlah K/L tetap mengejar target realisasi, namun sebagian memilih mengembalikan anggaran.
“Ada juga beberapa K/L yang sudah menyerah, mengembalikan uang ke kita,” kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 November 2025.
“Kita hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” imbuhnya.
Saat ditanya tentang nama K/L tersebut, Purbaya enggan membeberkan hal tersebut ke publik.
“Ah, itu rahasia,” ucapnya.
Berkaca dari hal itu, pada periode sebelumnya, pemerintah pusat juga menghadapi naiknya simpanan pemda di perbankan dan turunnya realisasi belanja daerah.
Kondisi tersebut sempat menghambat perputaran uang di daerah dan menekan optimalisasi belanja publik.
Perihal itu, Purbaya menjelaskan pengawasan penyerapan anggaran kini ditangani Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah P2SP yang dipimpin Kemenko Perekonomian.
“Itu yang me monitoring penyerapan anggaran, memang sudah dialihkan ke sana. Jadi gak ada isu. Nanti mereka yang ngerjain. Saya ngerjain yang lain, kan banyak,” jelasnya.
Purbaya Pernah Kirim Surat ke Gubernur
Selain soal persoalan belanja APBN, terdapat serapan daerah yang juga kembali mencuat.
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya sempat mengirimkan surat percepatan belanja APBD kepada gubernur, bupati, dan wali kota pada 20 Oktober 2025 lalu.
“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam surat resminya.
Kala itu, Purbaya menyoroti simpanan pemda di bank yang mencapai Rp234 triliun per kuartal III 2025, naik 12,17 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara realisasi belanja APBD baru 51,3 persen atau Rp712,8 triliun.
Purbaya meminta percepatan penyerapan, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, pemanfaatan dana simpanan, serta monitoring mingguan dan bulanan hingga akhir tahun.
“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten,” tulis Purbaya dalam surat yang ditembuskan kepada Presiden, Mendagri, dan Mensesneg.
Dengan realisasi belanja negara yang baru menyentuh 54,1 persen dan sebagian K/L justru mengembalikan anggaran, efektivitas APBN kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjelang tutup tahun.
Realisasi di Agustus 2025: 54,1 Persen dari APBN
Berdasarkan laporan resmi Kemenkeu menunjukkan realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 baru mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN.
Angka ini menjadi salah satu sorotan terbesar di balik pengembalian dana jumbo dari K/L.
Secara terpisah, Wakil Menkeu, Suahasil Nazara menuturkan terkait belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun, termasuk belanja K/L sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen.
“Iya digunakan untuk bansos, mulai dari PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, sampai KIP Kuliah,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada 22 September 2025 lalu.
Suahasil turut menjelaskan adanya lonjakan subsidi energi pada 2025.
“BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6 persen lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8 persen lebih tinggi, dan pupuk 12,1 persen juta tonnya lebih tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Kendati demikian, belanja daerah justru terkontraksi 14,1 persen karena pergantian kepemimpinan serta efisiensi.
Suahasil menegaskan pentingnya belanja negara yang berkualitas.
“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia,” tandasnya.(ist)
