suaranurani.com | JAKARTA – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berdiskusi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diskusi itu tampak usai adanya perbincangan dua arah, antara Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari dengan Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra dalam diskusi publik bertajuk ‘Dua Sisi’, pada Jumat, 17 Juli 2026.
Dalam forum debat publik itu, perbincangan menarik datang saat Mahasiswa UI tersebut membahas program MBG yang menggunakan anggaran pendidikan.
Mahasiswa Nilai Anggaran Fokus untuk Pendidikan
Fathimah mulanya menyoroti anggaran program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua BEM itu menyoroti, anggaran untuk program nasional itu seharusnya bisa lebih bermanfaat digunakan untuk pendidikan.
“Bagi kami sama karena masih menggunakan sama-sama anggaran pendidikan,” kata Fathimah.
“Jadi, ini semua sebetulnya masih terkait dengan pendidikan karena anggarannya dari sama-sama pendidikan,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Qodari selaku Kepala Bakom RI mencoba meluruskan cara pandang Fathimah dalam memahami program MBG sebagai bagian dari pendidikan.
Qodari: 56 Persen Siswa dalam Keadaan Lapar
Berdasarkan data yang diterimanya, Qodari membeberkan fakta bahwa sekitar 56 persen siswa masuk ke sekolah dalam keadaan lapar.
Qodari lantas kembali menyoroti fenomena yang sering terjadi sebelum adanya program MBG.
Kepala Bakom RI itu menilai, tak sedikit siswa sekolah tidak fokus saat belajar di dalam kelas disebabkan belum makan.
“Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus,” ungkap Qodari.
“Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan,” jelasnya.
Ingatkan Pemerintah Juga Punya Program KIP
Dalam kesempatan yang sama, Qodari mengingatkan pemerintah juga mempunyai program lain mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia.
Salah satunya, Kepala Bakom RI itu mencontohkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan anggaran program ini bisa membutuhkan sekitar Rp15 triliun per tahun untuk ditujukan sekitar lebih dari 1 juta mahasiswa.
“Jadi, sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini,” terang Qodari
“Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi,” bebernya.
Kemudian, Qodari ditanya terkait fakta sekitar 60 ribu mahasiswa sudah lulus masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) namun tidak mempunyai biaya.
Ajak Mahasiswa Kritisi MBG dengan Berbasis Data
Dalam penjelasannya, Qodari mempertanyakan jumlah data calon mahasiswa yang diterima tidak bisa mendaftarkan diri ke proses selanjutnya.
“Sekarang di UI itu ada berapa? Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar?,” tanya Qodari.
Atas hal itu, Kepala Bakom RI mengajak para mahasiswa agar bisa mengkritisi program MBG dengan berbasis data dan fakta di lapangan.
“Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, jangan bicara terlalu jauh,” sambungnya.
Terlebih, Qodari menilai agar perbaikan mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan, termasuk MBG dapat bisa diselesaikan secara efisien.
Mahasiswa Klaim Melihat Realita di Lapangan
Fathimah kemudian membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa, mahasiswa sudah melihat realita yang terjadi sesungguhnya dalam mengkritisi program MBG tersebut.
“Kami melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin punya segudang data-data akan dikeluarkan untuk men-justify pemerintah yang tidak pernah lihat realitanya,” ujar Fathimah.
Untuk di UI, kata Fathimah, pihak kampus mempunyai sistem sendiri. Biasanya alumni memberikan bantuan untuk menjamin agar tidak ada UI keluar akibat terbentur biaya.
“Memang di UI terpenuhi dan sebagainya bahwa banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar itu karena alumni, bukan karena peran dari pemerintah,” tandasnya.(ist)
